Peristiwa Yang Terjadi Pada Tahun 1998

Prahara 1998, Awal Mula Reformasi Indonesia

Huru-hara bulan Mei 1998 merupakan peristiwa bersejarah yang membawa Indonesia pada babak baru perjalanan bangsa. Peristiwa ini tak dapat dipisahkan dari rangkaian krisis moneter yang telah berlangsung sejak juli 1997 dimulai dari Thailand dan menyebar kebeberapa Negara lain termasuk di Indonesia dan Korea Selatan. Krisis moneter tersebut berkembang menjadi krisis politik di dalam negeri. Kepercayaan rakyat yang tadinya seratus persen kepada pemerintah mendadak menjadi perlawanan yang mengerikan. Di berbagai wilayah Negara Republik Indonesia bergolak. Mahasiswa dan rakyat bersatu menuntut pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto turun saat itu juga. Mahasiswa dan segenap civitas akademika diberbagai universitas di Indonesia tidak mau ketinggalan. Demonstrasi besar-besaran digelar diberbagai penjuru tanah air. Demonstrasi yang dimulai sejak bulan Pebruari  1998, semakin berani marak dan berani dengan tuntutan agar harga-harga diturunkan dan agenda reformasi segera dilaksanakan. Puncak dari demonstrasi tersebut adalah terbunuhnya empat mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 karena peluru petugas. Kerusuhan tidak dapat dihindari sebagai akibat dari terbunuhnya agen-agen perubahan tersebut dan pada puncaknya 13, 14 dan 15 Mei 1998 meletuslah kerusuhan masal di Jakarta yang disusul kerusuhan di daerah-daerah lain di Indonesia. Penjarahan  dan pembakaran berbagai fasilitas umum terjadi dimana-mana, pembunuhan yang disertai tindakan yang biadab seperti pemerkosaan terhadap etnis tertentu terjadi diberbagai daerah.  Keadaan di ibukota Negara Jakarta mencekam begitu juga yang terjadi di daerah-daerah seluruh Indonesia. Salah satu tuntutan yang kemudian muncul pada saat itu adalah turunkan Soeharto dan adili para kroni-kroninya yang dianggap telah bersalah kepada rakyat. Kerusuhan yang berlangsung beberapa hari tersebut telah banyak memakan korban jiwa dan materi. Bila dibandingkan dengan kerusuhan-kerusuhan sebelumnya kerusuhan Mei 1998 merupakan kerusuhan terburuk yang pernah terjadi di Indonesia. Dalam kerusuhan tersebut, menurut TPGF, korban meninggal sebanyak 1.217 orang, luka-luka 91 orang, dan hilang 31 orang (Fadli Zon, 2009). Menghadapi demonstrasi yang bertubi-tubi dan kerusuhan yang tidak terkendali atas desakan dari berbagai elemen masyarakat termasuk tokoh-tokoh politik deklarator Ciganjur saat itu seperti Gus Dur, Amien Rais, Megawati Soekarno Putri, Sultan Hamengkubuwono dan lainnya mendesak Presiden Soeharto untuk segera turun dari jabatannya guna menghindari kerusuhan yang lebih besar, Ketua MPR Harmoko yang dua bulan sebelumnya meminta Soeharto untuk kembali memimpin Republik Indonesia karena alasan bahwa seluruh rakyat Indonesia masih menginginkan Soeharto untuk memimpin Indonesia, pada saat itu kembali menarik ucapan bahwa ternyata rakyat Indonesia sudah tidak menginginkan Soeharto untuk memimpin Indonesia dan mengharap Presiden Soeharto segera lengser keprabon. Sebenarnya pendukung Soeharto saat itu sangat besar, namun untuk menghindari adanya korban jiwa dan materi yang semakin banyak, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 09.00 Presiden Soeharto membacakan pidato tentang pengunduran dirinya dan secara konstitusional memberikan jabatan presiden kepada  Wakil Presiden BJ Habibie untuk melanjutkan tampuk kekuasaan di Indonesia. Dari pemerintahan Presiden Habibie inilah kemudian reformasi digulirkan dengan agenda-agenda perbaikan  di berbagai bidang kehidupan beebangsa baik sosial, politik, ekonomi, pendidikan maupun pertahanan dan keamanan.

Faktor Kemiskinan Yang terjadi Di Negara Afrika Selatan

Faktor-faktor kemiskinan yang terjadi dinegara Afrika Selatan

Dalam Hal ini izinkan saya sebagai penulis untuk menulis beberapa artikel dalam Kasus Kemiskinan yang terjadi diAfrika selatan. Banyak Negara-negara yang mempunyai kasus kemiskinan yang besar. Tetapi dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang Kemiskinan yang terjadi di Afrika Selatan.

Afrika Selatan (Afsel) masih menjadi negara yang kontras, bukan dari segi etnis, tetapi ekonomi. Mantan Presiden Afsel Thabo Mbeki menyebut, Afrika Selatan memiliki dua wajah ekonomi yang berbeda, "satunya putih dan lainnya hitam".

Dalam negosiasi politik yang menghasilkan pemilu demokratis pertama pada 1994, Kongres Nasional Afrika (ANC) sepakat dengan minoritas kulit putih berkuasa Partai Nasional untuk memasukkan "Sunset Clause" dalam konstitusi baru. 

Sunset Clause menyatakan, minoritas kulit putih mendapat jaminan saat neagra itu berpindah dari pemerintahan Apartheid ke demokrasi. Konsekuensinya, potensi kekerasan di masa depan, oleh mayoritas kulit hitam terhadap minoritas kulit putih dapat dihindari. 

Tapi dalam prakteknya, kulit putih di negara itu merupakan kelompok kaya dan berpendidikan tinggi, sedangkan mayoritas kulit hitam tetap miskin dan buta huruf. Kini, sebagian besar rakyat Afsel merasakan, berakhirnya politik apartheid tak memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan mayoritas kulit hitam. 

Bahkan, kemenangan Nelson Mandela dalam pemilu 1994, tidak banyak memperbaiki nasib warga kulit hitam. Pada saat itu, Mandela membentuk Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran (TRC) yang menggaungkan rekonsiliasi. 

Tapi tetap saja, rekonsiliasi tidak memiliki pengaruh besar untuk mengubah kehidupan terpuruk warga kulit hitam di Afrika Selatan. Politik memaafkan pun dikumandangkan Mandela. Dia sering mengunjungi mantan musuh-musuhnya di rumah mereka. 

Tanpa malu, Mandela makan malam bersama orang-orang kulit putih yang pernah memenjarakannya. Tak segan, dia pun mengunjungi janda Hendrik Verwoerd, yang disebut "bapak apartheid". Atas keberhasilan rekonsiliasi tersebut, Afsel membuktikan kepada dunia mampu menyelenggarakan acara berskala internasional mulai dari konferensi hingga olahraga. 

Pada 1995, Afsel menyelenggarakan Piala Dunia International Rugby Board (IRB). Kemudian diikuti dengan Piala Dunia the International Cricket Council (ICC) pada 2003. Afsel juga menyelenggarakan Konfersensi Dunia mengenai Rasisme pada 2001. 

Satu tahun kemudian, aktivis dan politisi lingkungan bertemu dalam KTT Pembangunan yang Berkelanjutan. Pada Juni tahun ini, Afsel bakal menggelar piala dunia FIFA. Pesta dan konferensi berskala internasional yang sering digelar di Afsel, justru menjadi sebuah ironi. 

Penyebabnya jelas, pemerintah Afsel gagal dalam melayani rakyatnya sendiri. Mereka gagal membangun perumahan yang layak, air yang memadai, serta sanitasi bagi mayoritas warga kulit hitam. Kegagalan tersebut pun memuncak dalam bentuk gerakan sosial yang marak di seluruh penjuru Afsel. 

Sebagian besar gerakan tersebut menyalahkan pemerintah karena membiarkan ekonomi neo-liberal merasuki Afsel. Akibatnya, jurang kemiskinan semakin melebar. Gerakan sosial itu juga menuding pemerintah lambat dalam pemberian obat antiretroviral (ARV) bagi penderita HIV/AIDS. 

Berdasarkan catatan lembaga nirlaba yang fokus terhadap HIV/AIDS, sekitar 33% perempuan Afsel mengidap HIV. Mereka menuding pemerintah gagal membendung penyebaran HIV/AIDS. 

Hal itu diperparah lagi dengan kasus yang dilakukan Jacob Zuma, yang kemudian menjabat deputi presiden ANC. Dia didakwa memperkosa aktivis pengidap HIV positif. Tapi Zuma dibebaskan dari dakwaan meski mengakui berhubungan seks tanpa kondom. 

Satu hal yang dianggap sebagai sisi positif bagi rakyat Afsel yaitu stabilitas politik, meski pemerintah dianggap gagal memberikan pelayanan kepada rakyat. Bahkan, setelah hampir 20 tahun Mandela dibebaskan dari penjara, banyak rakyat Afsel yang masih harus bergelut dengan berbagai penyakit mematikan. 

Janji menjadikan Afsel sebagai negara yang sejahtera seperti dikemukakan Mandela beberapa saat setelah bebas dari penjara pada 1990, masih menjadi mimpi bagi sebagian besar rakyat Afghan. Tingkat pengangguran masih tinggi dan kejahatan kian meningkat

Kasus Kasus Pelanggaran HAM yang terjadi Di lingkungan dunia ini

Kasus Pelanggaran HAM Yang Terjadi diSuriah

Dalam Hal ini saya akan menberikan sedikit informasi tentang pelanggaran HAM yang ada diSuriah.

Dikota Suriah terjadi Kasus kasus Pelanggaran HAM sehingga membuat Negara Negara besar seperti Jerman, Prancis dan Inggris  yang telah mengajukan permintaan kepada PBB untuk mengeluarkan resolusi guna mengakhiri pelanggaran HAM di Suriah. Resolusi yang diajukan oleh ketiga negara itu telah mendapat dukungan dari negara-negara Arab yang sebelumnya juga telah meminta pemerintah Suriah menghentikan aksi kekarasannya kepada warga di negara tersebut.

Dalam resolusi yang dijukan oleh ketiga negara itu terdapat pula desakan kepada Suriah agar melaksanakan seruan yang telah dikeluarkan oleh Liga Arab.

Suara di Dewan Keamanan PBB terhadap Suriah sendiri sejauh ini masih terpecah.

Resolusi soal Suriah ini rencananya akan dibahas dalam komite yang terdapat pada Majelis Umum PBB.

Rusia dan Cina sejauh ini adalah dua negara yang menunjukan dukungan terhadap pemerintah Suriah.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan kekerasan yang terjadi di Suriah sudah menyerupai perang sipil.

Lavrov berbicara sehari setelah adanya serangan pasukan pemberontak yang ditujukan pada salah satu pangkalan militer terpenting Suriah di luar kota Damaskus.

Wartawan BBC di Kantor PBB, New York, Barbara Plett mengatakan negara-negara Eropa berupaya mencari cara untuk mendesak PBB mengeluarkan kecaman terhadap Suriah.

Upaya ini terancam gagal jika diajukan lewat mekanisme pembahasan di Dewan Keamanan PBB karena kemungkinan besar Cina dan Rusia akan menggunakan hak veto untuk menggagalkan hal tersebut.

Dukungan Negara Arab

Saat ini cara yng memungkinkan adalah melalui komite di Majelis Umum PBB dimana penggunaan veto tidak mungkin dilakukan.

Plett mengatakan upaya yang dilakukan pada hari Kamis (17/11) lalu itu mendapat dukungan dari sejumlah negara Arab seperti Arabi Saudi, Qatar, Yordania dan Maroko.

Sejumlah diplomat barat berharap suara dari negara-negara yang punya peranan kuat di kawasan Arab ini akan mengatasi suara yang berlawanan di Dewan Keamanan PBB.

Permintaan mereka menurut Plett mempunyai pengaruh besar untuk mempengaruhi negara anggota karena posisi mereka yang berada di satu kawasan dengan Suriah.

Jerman, Prancis dan Inggris juga sudah mengedarkan resolusi ini kepada komite HAM di Majelis Umum PBB dan mereka berharap putusan atas resolusi itu bisa dilakukan pada hari Selasa (22/11).

Jika itu disetujui maka resolusi itu akan mengikat 193 negara anggota PBB.

Pada hari Rabu (16/11) Liga Arab telah memberikan waktu kepada Damaskus untuk menghentikan aksi kekerasan berdarah paling lambat tiga hari sejak permintaan itu dikeluarkan.

Mereka juga meminta agar Suriah mengijinkan tim pengawas internasional melihat kondisi negara tersebut.

Mereka mengancam akan memberikan sanksi jika Suriah tidak bersedia untuk bekerja sama.

PBB menyebutkan paling tidak ada sekitar 3500 orang yang tewas sejak aksi demonstrasi menentang pemerintah terjadi pada Maret lalu.

Pemerintah Suriah menyalahkan kelompok militan dan geng bersenjata berada di balik kerusuhan itu.

Sejarah Permusuhan Dari Afrika Selatan

SEJARAH Afrika Selatan (Afsel) seolah tak lepas dari goresan warna hitam dan putih. Sejak ditemukan penjelajah Portugal, Bartolomeu Duas pada 1487, konflik kulit putih dan hitam mulai terjadi. Apalagi ketika Belanda melakukan penjajahan pada 1652 yang dipimpin Jan van Riebeeck.

Perbudakan mulai terjadi. Bahkan, selain orang asli, Belanda juga membawa budak-budak dari Madagaskar dan Indonesia. Semakin banyak orang kulit putih di Afsel, semakin banyak pula konflik hitam dan putih. Ditambah hadirnya Inggris pada 1806 sebagai penjajah baru, konflik semakin meluas.
Warga kulit putih keturunan Belanda, Perancis, dan Jerman (Boer) harus meninggalkan Cape Town dan pindah ke pedalaman. Mereka pun semakin sering terlibat peperangan dengan warga lokal berkulit hitam baik suku Zulu maupun Xhosa. Perang antara Inggris dan warga Boer pun mewarnai sejarah Afsel.
Hegemoni kulit putih akhirnya memunculkan garis demarkasi dan polarisasi yang jelas antara hitam dan putih di Afsel. Segregasi lewat politik Apartheid sangat jelas memisahkan hitam dan putih, hingga akhirnya masih terasa meski Apartheid sudah dihapus sejak 1994.
Afsel kini, secara ekonomi, rasanya juga masih dalam kerangka hitam-putih. Afsel termasuk negara paling maju di Afrika, bahkan standar kehidupannya kadang mirip Eropa. Gross domestic product (GDP) Afsel mencapai 287,219 miliar dolar AS per tahun. Sebuah kondisi ekonomi yang cukup mengagumkan.
Namun, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Perbedaan itu sangat jelas terlihat. Bahkan, data statistik menunjukkan, seperempat dari 49.320.000 penduduk di Afsel terhitung pengangguran. Mereka jelas dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan.
Selain itu, tujuh juta lebih warga berstatus homeless alias gelandangan. Mereka tinggal di bekas-bekas kontainer atau di pinggir-pinggir jalan. Bahkan, di Olieventeinhoud terbentang hamparan rumah-rumah dadakan. Ada yang bekas kontainer, ada pula yang membangun dengan bahan seadanya. Ini memang perkampungan warga miskin yang terhitung gelandangan.
Maka, secara kultural pun terkadang terasa hitam dan putih. Di satu sisi, peradaban Afsel begitu maju. Cara hidup dan kehidupan warga Afsel, terutama warga kaya (baik berkulit hitam maupun putih), tak ubahnya kehidupan negara Eropa maju. Ke mana-mana pakai mobil, makan di kafe atau restaurant mahal, pakaian serba rapi dan mahal, dan gaya hidup kelas tinggi. Rumah mereka juga tertata rapi layaknya di Eropa.
Namun, di sisi lain, masih terlihat juga gaya hidup serampangan, kehidupan Senin-Kamis. Sebuah kontradiksi yang terkadang amat terlihat.
Jika merasakan budaya di jalanan, rasanya sangat nyaman. Semua orang berkendara dengan rapi dan tertib. Benar-benar standar negara maju. Semua sepertinya sudah tahu bagaimana berkendara dengan baik, tanpa harus dieteriaki atau dibel. Bahkan, orang Afsel jarang menggunakan bel mobilnya, karena memang tak terlalu perlu. Semua berjalan dengan rapi, penuh budaya tinggi.
Namun, di sisi lain masih ada budaya bar-bar. Kriminal begitu tinggi dan bisa terjadi di mana saja dan kapan saa. ATM bisa dibom dan dibawa brankasnya. Jalan-jalan di kota tak pernah merasa aman, karena kejahatan sepertinya selalu mengincar. Sehingga, jarang ada orang jalan-jalan menikmati suasana kota.
Rasa aman yang sangat minim membuat warga Afsel begitu paranoid. Mereka membangun jaringan keamanan di rumahnya yang terkadang sangat berlebihan, seolah negara dalam suasana perang. Tapi, memang kenyataannya sebenarnya negara dalam keadaan perang melawan kriminal.
Secara sosial, ternyata juga masih ada polarisasi. Terutama polarisasi antara kulit hitam dan putih masih terlihat jelas. Di wilayah tertentu masih didominasi kulit putih. Sementara wilayah lain didominasi kulit hitam. Artinya, pembauran yang diharakan pemerintah Afsel masih jauh dari harapan. Garis hitam dan putih warisan Apartheid itu masih ada dan terlihat nyata.
Sinisme hitam-putih jugasering masih terasa. Seorang keturunan Skotlandia kepada Kompas mengatakan dengan sinis, "Lihat itu, apa maksud mereka menari-nari sambil meniup terompet keras-keras," kata pemuda kulit putih itu mengomentari sekelompok pemuda kulit hitam yang menari khas Afrika seusai membela timnas Afsel.
Sebaliknya, orang kulit hitam juga akan sinis terhadap budaya atau keberadaan kulit putih. "Orang kulit putih terkadang masih merasa berkuasa. Mereka masih begitu arogan. Sekarang semuanya sama dan setara. Mereka tak bisa congkak lagi," katanya.
Pembentukan komunitas-komunitas pun masih berdasarkan warna kulit. Komunitas motor besar Harley Davidson, misalnya, 99 persen beranggotakan kullit putih. Sementara kulit hitam juga punya komunitas sepeda motor besar non-Harley.
Lalu, Piala Dunia 2010 diharapkan menjadi alat pembauran. "Different trib, one pride, one win." Demikian slogan pemerintah. Dengan Piala Dunia, diharapkan semua rakyat Afsel dari semua suku dan warna kulit merasa satu sebagai Afrika Selatan, pendukung Bafana Bafana.
Di Fan Fest atau stadion, pembauran itu terasa. Orang Afsel baik hitam atau putih bisa menyatu dalam selebrasi, nyanyian, tarian, dan raungan dengan Vuvuzela. Ini akan menjadi menarik jika pembauran sporadis akibat Piala Dunia itu berimmbas ke pembauran secara politis, ekonomi, sosial, dan budaya.
Siapa tahu, olahraga, dalam hal ini sepak bola, justru mampu membangun peradaban bangsa lebih baik. Sebab, harusnya tak ada vested interest di sepak bola. Mungkin tak besar efeknya. Tapi, setidaknya Piala Dunia 2010 mengkondisikan pembauran di Afsel. Setidaknya, semua bersatu tanpa rikuh, tanpa mengingat sejarah permusuhan, tanpa merasa saling hegemonis, tetapi satu Afrika Selatan.
Siapa tahu, sejak Piala Dunia 2010 semuanya akan melebur dan tak perlu lagi ada garis hitam-putih di semua bidang. Afsel menjadi Unity in Diversity, seperti moto bangsa itu. Artinya, bersatu dalam perbedaan, Binneka Tunggal Ika.
Lewat kebersamaan dan persatuan, siapa tahu jurang kaya-miskin tak lagi lebar. Perbedaan cara hidup berubah menjadi merata dalam standar yang manusiawi. Pergaulan menjadi lebih indah dan memesona. Keteangan lebih terbangun, tanpa harus merasa was-was di setiap saatnya.