Faktor Kemiskinan Yang terjadi Di Negara Afrika Selatan

Faktor-faktor kemiskinan yang terjadi dinegara Afrika Selatan

Dalam Hal ini izinkan saya sebagai penulis untuk menulis beberapa artikel dalam Kasus Kemiskinan yang terjadi diAfrika selatan. Banyak Negara-negara yang mempunyai kasus kemiskinan yang besar. Tetapi dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang Kemiskinan yang terjadi di Afrika Selatan.

Afrika Selatan (Afsel) masih menjadi negara yang kontras, bukan dari segi etnis, tetapi ekonomi. Mantan Presiden Afsel Thabo Mbeki menyebut, Afrika Selatan memiliki dua wajah ekonomi yang berbeda, "satunya putih dan lainnya hitam".

Dalam negosiasi politik yang menghasilkan pemilu demokratis pertama pada 1994, Kongres Nasional Afrika (ANC) sepakat dengan minoritas kulit putih berkuasa Partai Nasional untuk memasukkan "Sunset Clause" dalam konstitusi baru. 

Sunset Clause menyatakan, minoritas kulit putih mendapat jaminan saat neagra itu berpindah dari pemerintahan Apartheid ke demokrasi. Konsekuensinya, potensi kekerasan di masa depan, oleh mayoritas kulit hitam terhadap minoritas kulit putih dapat dihindari. 

Tapi dalam prakteknya, kulit putih di negara itu merupakan kelompok kaya dan berpendidikan tinggi, sedangkan mayoritas kulit hitam tetap miskin dan buta huruf. Kini, sebagian besar rakyat Afsel merasakan, berakhirnya politik apartheid tak memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan mayoritas kulit hitam. 

Bahkan, kemenangan Nelson Mandela dalam pemilu 1994, tidak banyak memperbaiki nasib warga kulit hitam. Pada saat itu, Mandela membentuk Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran (TRC) yang menggaungkan rekonsiliasi. 

Tapi tetap saja, rekonsiliasi tidak memiliki pengaruh besar untuk mengubah kehidupan terpuruk warga kulit hitam di Afrika Selatan. Politik memaafkan pun dikumandangkan Mandela. Dia sering mengunjungi mantan musuh-musuhnya di rumah mereka. 

Tanpa malu, Mandela makan malam bersama orang-orang kulit putih yang pernah memenjarakannya. Tak segan, dia pun mengunjungi janda Hendrik Verwoerd, yang disebut "bapak apartheid". Atas keberhasilan rekonsiliasi tersebut, Afsel membuktikan kepada dunia mampu menyelenggarakan acara berskala internasional mulai dari konferensi hingga olahraga. 

Pada 1995, Afsel menyelenggarakan Piala Dunia International Rugby Board (IRB). Kemudian diikuti dengan Piala Dunia the International Cricket Council (ICC) pada 2003. Afsel juga menyelenggarakan Konfersensi Dunia mengenai Rasisme pada 2001. 

Satu tahun kemudian, aktivis dan politisi lingkungan bertemu dalam KTT Pembangunan yang Berkelanjutan. Pada Juni tahun ini, Afsel bakal menggelar piala dunia FIFA. Pesta dan konferensi berskala internasional yang sering digelar di Afsel, justru menjadi sebuah ironi. 

Penyebabnya jelas, pemerintah Afsel gagal dalam melayani rakyatnya sendiri. Mereka gagal membangun perumahan yang layak, air yang memadai, serta sanitasi bagi mayoritas warga kulit hitam. Kegagalan tersebut pun memuncak dalam bentuk gerakan sosial yang marak di seluruh penjuru Afsel. 

Sebagian besar gerakan tersebut menyalahkan pemerintah karena membiarkan ekonomi neo-liberal merasuki Afsel. Akibatnya, jurang kemiskinan semakin melebar. Gerakan sosial itu juga menuding pemerintah lambat dalam pemberian obat antiretroviral (ARV) bagi penderita HIV/AIDS. 

Berdasarkan catatan lembaga nirlaba yang fokus terhadap HIV/AIDS, sekitar 33% perempuan Afsel mengidap HIV. Mereka menuding pemerintah gagal membendung penyebaran HIV/AIDS. 

Hal itu diperparah lagi dengan kasus yang dilakukan Jacob Zuma, yang kemudian menjabat deputi presiden ANC. Dia didakwa memperkosa aktivis pengidap HIV positif. Tapi Zuma dibebaskan dari dakwaan meski mengakui berhubungan seks tanpa kondom. 

Satu hal yang dianggap sebagai sisi positif bagi rakyat Afsel yaitu stabilitas politik, meski pemerintah dianggap gagal memberikan pelayanan kepada rakyat. Bahkan, setelah hampir 20 tahun Mandela dibebaskan dari penjara, banyak rakyat Afsel yang masih harus bergelut dengan berbagai penyakit mematikan. 

Janji menjadikan Afsel sebagai negara yang sejahtera seperti dikemukakan Mandela beberapa saat setelah bebas dari penjara pada 1990, masih menjadi mimpi bagi sebagian besar rakyat Afghan. Tingkat pengangguran masih tinggi dan kejahatan kian meningkat

Kasus Kasus Pelanggaran HAM yang terjadi Di lingkungan dunia ini

Kasus Pelanggaran HAM Yang Terjadi diSuriah

Dalam Hal ini saya akan menberikan sedikit informasi tentang pelanggaran HAM yang ada diSuriah.

Dikota Suriah terjadi Kasus kasus Pelanggaran HAM sehingga membuat Negara Negara besar seperti Jerman, Prancis dan Inggris  yang telah mengajukan permintaan kepada PBB untuk mengeluarkan resolusi guna mengakhiri pelanggaran HAM di Suriah. Resolusi yang diajukan oleh ketiga negara itu telah mendapat dukungan dari negara-negara Arab yang sebelumnya juga telah meminta pemerintah Suriah menghentikan aksi kekarasannya kepada warga di negara tersebut.

Dalam resolusi yang dijukan oleh ketiga negara itu terdapat pula desakan kepada Suriah agar melaksanakan seruan yang telah dikeluarkan oleh Liga Arab.

Suara di Dewan Keamanan PBB terhadap Suriah sendiri sejauh ini masih terpecah.

Resolusi soal Suriah ini rencananya akan dibahas dalam komite yang terdapat pada Majelis Umum PBB.

Rusia dan Cina sejauh ini adalah dua negara yang menunjukan dukungan terhadap pemerintah Suriah.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan kekerasan yang terjadi di Suriah sudah menyerupai perang sipil.

Lavrov berbicara sehari setelah adanya serangan pasukan pemberontak yang ditujukan pada salah satu pangkalan militer terpenting Suriah di luar kota Damaskus.

Wartawan BBC di Kantor PBB, New York, Barbara Plett mengatakan negara-negara Eropa berupaya mencari cara untuk mendesak PBB mengeluarkan kecaman terhadap Suriah.

Upaya ini terancam gagal jika diajukan lewat mekanisme pembahasan di Dewan Keamanan PBB karena kemungkinan besar Cina dan Rusia akan menggunakan hak veto untuk menggagalkan hal tersebut.

Dukungan Negara Arab

Saat ini cara yng memungkinkan adalah melalui komite di Majelis Umum PBB dimana penggunaan veto tidak mungkin dilakukan.

Plett mengatakan upaya yang dilakukan pada hari Kamis (17/11) lalu itu mendapat dukungan dari sejumlah negara Arab seperti Arabi Saudi, Qatar, Yordania dan Maroko.

Sejumlah diplomat barat berharap suara dari negara-negara yang punya peranan kuat di kawasan Arab ini akan mengatasi suara yang berlawanan di Dewan Keamanan PBB.

Permintaan mereka menurut Plett mempunyai pengaruh besar untuk mempengaruhi negara anggota karena posisi mereka yang berada di satu kawasan dengan Suriah.

Jerman, Prancis dan Inggris juga sudah mengedarkan resolusi ini kepada komite HAM di Majelis Umum PBB dan mereka berharap putusan atas resolusi itu bisa dilakukan pada hari Selasa (22/11).

Jika itu disetujui maka resolusi itu akan mengikat 193 negara anggota PBB.

Pada hari Rabu (16/11) Liga Arab telah memberikan waktu kepada Damaskus untuk menghentikan aksi kekerasan berdarah paling lambat tiga hari sejak permintaan itu dikeluarkan.

Mereka juga meminta agar Suriah mengijinkan tim pengawas internasional melihat kondisi negara tersebut.

Mereka mengancam akan memberikan sanksi jika Suriah tidak bersedia untuk bekerja sama.

PBB menyebutkan paling tidak ada sekitar 3500 orang yang tewas sejak aksi demonstrasi menentang pemerintah terjadi pada Maret lalu.

Pemerintah Suriah menyalahkan kelompok militan dan geng bersenjata berada di balik kerusuhan itu.